Solok – Kemendagri Sayangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan rasa keprihatinannya atas keputusan Bupati Aceh Selatan, Azwir, yang tetap melaksanakan ibadah umrah di tengah bencana banjir yang melanda daerahnya. Keputusan tersebut mendapat sorotan tajam, terutama dari masyarakat Aceh Selatan, yang merasa bahwa tanggung jawab pemerintah daerah lebih penting untuk segera diselesaikan, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.
Banjir Melanda Aceh Selatan
Bencana banjir yang melanda Aceh Selatan pada awal bulan Desember 2025 telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Beberapa wilayah terendam air setinggi hampir dua meter, merusak rumah, fasilitas umum, serta lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan banyak warga setempat. Lebih dari seribu rumah warga terdampak, dan ribuan orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir, ditambah dengan meluapnya sungai-sungai besar di wilayah tersebut. Banyak warga Aceh Selatan yang terisolasi, kesulitan untuk mengakses bantuan, dan terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Kemendagri Sayangkan Keputusan Bupati Aceh Selatan yang Kontroversial
Baca Juga : Tragedi Pohon Raksasa Sangeh Tumbang, Terparah dalam 1 Dekade
Namun, yang menjadi sorotan utama adalah keputusan Bupati Azwir untuk tetap berangkat umrah ke Tanah Suci pada saat bencana besar terjadi di daerahnya. Menurut informasi yang beredar, Bupati Azwir sudah merencanakan perjalanan umrah ini jauh-jauh hari, dan meskipun mengetahui adanya bencana banjir, ia tetap memutuskan untuk pergi dan meninggalkan daerah yang membutuhkan perhatian darurat.
Tindakan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, baik masyarakat Aceh Selatan maupun dari kalangan pejabat pemerintah. Banyak yang menilai bahwa keputusan Bupati tersebut mencerminkan kurangnya tanggung jawab dan kepedulian terhadap kondisi darurat yang sedang dihadapi oleh warga Aceh Selatan.
Kemendagri Menyesalkan Kepergian Bupati
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui juru bicara resminya menyatakan rasa kecewa dan menyesal atas keputusan Bupati Aceh Selatan tersebut. Kemendagri menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, Bupati memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin daerahnya, apalagi di tengah kondisi bencana alam yang memerlukan pengelolaan cepat dan responsif.
“Keputusan Bupati Aceh Selatan untuk tetap pergi umrah saat daerahnya dilanda bencana sangat kami sayangkan. Sebagai kepala daerah, beliau seharusnya berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan arahan, dan memimpin upaya penanggulangan bencana,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Asep Rahmat, dalam keterangan tertulisnya.
Kemendagri juga mengingatkan bahwa tugas utama seorang bupati adalah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warganya, terutama saat terjadi bencana. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran pemimpin daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam penanganan bencana, distribusi bantuan, dan pemulihan pasca-bencana.
Bupati Azwir Jelaskan Keputusannya
Bupati Aceh Selatan, Azwir, memberikan penjelasan terkait keputusannya untuk tetap melaksanakan umrah di tengah bencana. Dalam sebuah wawancara melalui video call, Azwir menyatakan bahwa perjalanan umrah ini sudah direncanakan sejak jauh hari, dan ia tidak ingin membatalkan niat ibadahnya yang sudah lama dipersiapkan.
“Ada banyak hal yang harus saya pertimbangkan, namun saya tetap memutuskan untuk menjalankan ibadah umrah. Tentu saya tetap memantau perkembangan bencana dari jarak jauh dan sudah menunjuk Wakil Bupati untuk memimpin penanggulangan di lapangan,” ujar Azwir.
Azwir juga menambahkan bahwa pihaknya sudah mengkoordinasikan upaya penanganan bencana dengan sejumlah instansi terkait, meskipun ia tidak berada langsung di lokasi. “Saya percaya tim yang ada di Aceh Selatan mampu menangani bencana ini dengan baik,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut tidak cukup meredakan kritik yang datang dari berbagai pihak. Masyarakat Aceh Selatan, terutama mereka yang terdampak banjir, mengungkapkan rasa kecewa dan kekecewaan mereka terhadap keputusan Bupati. Banyak yang merasa bahwa kepala daerah seharusnya lebih peka terhadap keadaan darurat yang sedang dihadapi warga, daripada menjalani perjalanan pribadi di luar daerah.
Respons dari Masyarakat Aceh Selatan
Masyarakat Aceh Selatan tidak tinggal diam atas keputusan Bupati mereka. Beberapa warga bahkan mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial dan mendesak agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terkait hal ini.
“Banjir melanda rumah kami, dan kami butuh pemimpin yang ada di sini, bukan yang pergi umrah. Kami sudah cukup menderita dan berharap pemimpin kami bisa berada di tengah kami untuk memberikan bantuan,” ujar Faisal, salah seorang warga yang terdampak banjir.
Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat di Aceh Selatan juga turut angkat bicara. “Kami sangat menghargai ibadah umrah, namun kondisi saat ini memerlukan pemimpin yang tanggap dan hadir di lapangan. Kami merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan,” kata Ahmad, seorang aktivis lokal yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan banjir.
Penanganan Bencana dan Dampak Politik
Meski Bupati Azwir telah menunjuk Wakil Bupati dan sejumlah pejabat daerah untuk menangani bencana, situasi di lapangan tetap menunjukkan adanya kesulitan dalam koordinasi dan distribusi bantuan. Warga mengeluhkan lambannya respon dari pihak terkait, sementara kondisi di beberapa daerah terendam semakin parah.
Kritik juga datang dari kalangan politisi yang menyatakan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa keputusan ini berpotensi merugikan posisi politik Azwir, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah mendatang.
“Keputusan ini bisa menjadi boomerang bagi Bupati Azwir. Masyarakat akan menilai apakah pemimpin mereka hadir di tengah-tengah mereka saat kesulitan atau justru meninggalkan mereka di saat mereka membutuhkan perhatian,” kata Rudi Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Kesimpulan
Kemendagri Sayangkan Keputusan Bupati Aceh Selatan, Azwir, untuk pergi umrah di tengah bencana banjir yang melanda daerahnya menjadi sorotan publik dan mendapat kritik tajam dari Kemendagri serta masyarakat Aceh Selatan. Meskipun alasan pribadi dan niat ibadah diungkapkan, tanggung jawab utama seorang kepala daerah adalah memberikan perhatian penuh kepada warganya, terlebih dalam situasi darurat seperti bencana alam.
Penting bagi kepala daerah untuk hadir dan berperan aktif dalam penanganan bencana, serta memastikan distribusi bantuan dan pemulihan berjalan dengan baik. Keputusan Bupati Azwir ini menjadi pelajaran bagi pemimpin daerah lainnya untuk lebih responsif dan peka terhadap keadaan yang terjadi di wilayahnya, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
