Solok Selatan Siaga Gempa, Pemerintah dan DPR Dorong Pendidikan Mitigasi Sejak Dini
SOLOK SELATAN — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, terutama gempa bumi. Daerah ini termasuk wilayah rawan karena dilalui Sesar Aktif Patahan Suliti yang memiliki potensi gempa hingga magnitudo 7,6.
Kesadaran akan risiko tinggi tersebut mendorong pemerintah daerah bersama lembaga terkait untuk mengintensifkan mitigasi dan edukasi kebencanaan secara berkelanjutan.
Bupati: Mitigasi dan Edukasi Jadi Kunci Utama
Bupati Solok Selatan, Khairunas, menegaskan bahwa kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi gempa yang bisa terjadi kapan saja. Menurutnya, upaya mitigasi harus dilakukan secara sistematis agar masyarakat tidak hanya tanggap, tetapi juga mampu bertindak cepat dan benar saat bencana melanda.
baca juga : Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Ambruk Teridentifikasi
“Kita telah belajar dari berbagai peristiwa bencana di masa lalu. Mitigasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelamatkan jiwa serta meminimalisir kerugian,” ujar Khairunas saat membuka kegiatan Sekolah Lapang BMKG sekaligus reses Anggota DPR RI Zigo Rolanda di Kantor Bupati Solok Selatan, Selasa (14/10/2025).
Bupati menegaskan bahwa Solok Selatan berada di zona pertemuan lempeng tektonik dan dikelilingi beberapa sesar aktif. Karena itu, seluruh pihak harus berkolaborasi membangun kesadaran publik serta menyiapkan sistem peringatan dini dan respons cepat di setiap tingkat pemerintahan.
Sekolah Lapang BMKG Perkuat Kesiapsiagaan Warga
Kegiatan Sekolah Lapang yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi langkah konkret dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta belajar cara menghadapi bencana, mengevakuasi diri, dan memberikan pertolongan pertama saat situasi darurat.
Program tersebut juga memperkuat koordinasi antarinstansi, seperti pemerintah daerah, BPBD, dan lembaga penanggulangan bencana lainnya. Sinergi ini penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu dan cepat.
“Kami berkomitmen mendukung penuh upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana dengan mengintegrasikan program kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambah Khairunas.
Zigo Rolanda: Pendidikan Mitigasi Harus Masuk Kurikulum Sekolah
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Zigo Rolanda menilai pendidikan mitigasi bencana perlu diterapkan sejak dini melalui kurikulum sekolah. Menurutnya, kesadaran sejak masa sekolah dasar akan membentuk masyarakat tangguh dan siap menghadapi risiko alam.
“Kita perlu mendorong BMKG dan Basarnas agar pelajaran tentang gempa dan kebencanaan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Jika Solok Selatan siap, kita akan jadikan daerah ini sebagai pilot project, minimal satu jam pelajaran di setiap sekolah,” kata Zigo.
Ia mencontohkan sistem pendidikan di Jepang, di mana siswa sejak dini sudah dibekali keterampilan menghadapi gempa dan tsunami. Zigo yakin, pendekatan serupa bisa diterapkan di Solok Selatan untuk memperkuat budaya siaga bencana.
Selain aspek pendidikan, Zigo juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor risiko gempa dalam setiap perencanaan pembangunan infrastruktur.
“Setiap proyek pembangunan di Solok Selatan harus memperhatikan standar ketahanan gempa. Dengan begitu, jika bencana terjadi, dampaknya bisa diminimalisir,” tegasnya.
BMKG: Bangunan Tahan Gempa Jadi Kunci “Zero Victim”
Sementara itu, Direktur Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Lapang bertujuan membangun konsep “zero victim” atau nol korban jiwa. Menurutnya, mitigasi berbasis pengetahuan masyarakat merupakan cara paling efektif untuk mengurangi dampak bencana.
“Kita menyebutnya low frequency, high impact. Gempa di Solok Selatan memang jarang terjadi, tetapi jika terjadi, dampaknya bisa sangat luas,” jelas Daryono.
Ia menyebutkan, Solok Selatan dikelilingi empat segmen aktif: Suliti, Sianok, Sumani, dan Siulak. Berdasarkan catatan sejarah, segmen-segmen tersebut pernah memicu gempa besar pada tahun 1909 (M 7,6), 1943 (M 7,0), 1995 (M 6,7), dan 2007 (M 6,3).
“Gempa tidak bisa diprediksi. Yang membunuh bukan gempanya, tapi bangunan yang roboh. Karena itu, bangunan tahan gempa menjadi kunci utama menuju konsep zero victim,” tegasnya.
Daryono menambahkan, masyarakat harus memahami prinsip mitigasi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangun kesiapsiagaan. Dengan perencanaan yang baik, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan potensi bencana tanpa rasa panik berlebihan.
“Jika mitigasi berjalan optimal, Solok Selatan tidak hanya aman, tetapi juga berpotensi menarik minat investor karena kesiapan menghadapi risiko bencana,” pungkasnya.
Pemerintah Dorong Kolaborasi untuk Daerah Tangguh Bencana
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berkomitmen menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Melalui kerja sama dengan DPR RI, BMKG, BPBD, dan lembaga pendidikan, Solok Selatan bertekad menciptakan masyarakat yang tangguh, teredukasi, dan siap menghadapi bencana alam.
Langkah-langkah konkret seperti Sekolah Lapang BMKG, penguatan PIK-R kebencanaan di sekolah, hingga penerapan standar bangunan tahan gempa menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
baca juga : BMKG Gelar Sekolah Lapang Gempa Di Solok Selatan
Dengan sinergi lintas sektor, Solok Selatan diharapkan menjadi contoh daerah yang tidak hanya waspada terhadap ancaman alam, tetapi juga adaptif terhadap risiko, sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan aman bagi seluruh masyarakat.
