Solok – Hadapi eMonev Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Pemerintah Kota Solok menyelenggarakan kegiatan pendampingan bagi para admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Hadapi eMonev Kegiatan pendampingan tersebut digelar pada pekan terakhir bulan Juli 2025, dan diikuti oleh seluruh admin PPID dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Tujuannya adalah menyamakan pemahaman dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan informasi publik.
Mereka menggandeng narasumber dari Komisi Informasi Sumatera Barat dan akademisi yang berkompeten di bidang keterbukaan informasi.
Baca Juga : TMMD ke-125 di Solok Selatan, Buka Akses Wisata Gunung Kerinci, Rehab Rumah Warga, dan Bangun Sanitasi
Komisi Informasi Sumatera Barat turut mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kota Solok dalam mempersiapkan diri menghadapi e-Monev. Menurut mereka, langkah ini mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip good governance.
Pemerintah Kota Solok menargetkan peningkatan peringkat dalam hasil e-Monev 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, evaluasi internal terhadap pengelolaan PPID di setiap OPD akan dilakukan secara berkala.
Wali Kota Solok, dalam arahannya, mengingatkan seluruh ASN agar menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja dan bentuk pelayanan publik yang profesional.
Ia menegaskan bahwa transparansi bukan ancaman, melainkan sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Informasi yang terbuka akan mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan yang sehat.
Dengan adanya pendampingan yang intensif dan komprehensif ini, Pemerintah Kota Solok optimis bisa meraih penilaian maksimal dalam e-Monev KIP 2025 dan sekaligus memperkuat citra sebagai daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Salah satu poin penting dari e-Monev KIP adalah penilaian inovasi. Kota Solok menargetkan agar tahun 2025 bisa menampilkan satu hingga dua inovasi baru dalam pelayanan informasi publik.
Selain itu, informasi keuangan, rencana kerja, serta laporan kinerja harus tersedia secara terbuka dan dapat diakses tanpa hambatan oleh masyarakat.
Setelah kegiatan ini, akan dilanjutkan dengan evaluasi internal terhadap kesiapan masing-masing OPD dala menghadapi e-Monev, termasuk ini
